Search This Blog

Saturday, November 28, 2015

Tentang Puisi Mantan Presiden

-->


Damhuri Muhammad





Sejarah puisi adalah sejarah yang pahit. Puisi kerap dicurigai, ruang geraknya dibatasi, tak jarang penyair dimusuhi, bahkan dilenyapkan tiada ampun. Bagi filsuf Plato, penyair tak lebih dari seorang penutur di jalan sesat. Lelaku kepenyairan sekadar peniruan yang tak akurat dari dunia senyatanya. Puisi berlumur dusta ketimbang menyingkap wajah kebenaran. Di belahan Timur, para penyair Arab seperti Zuhair, Trafah,  dan Imrul Qays, dianggap kaum laknat, orang-orang majnun yang bertutur dengan kekuatan sihir, karena itu tak pantas dipercayai. Sejarah kita mencatat sebuah tragedi ketika Hamzah Fansuri (1607-1636) dienyahkan oleh kekuasaan Sultan Iskandar Muda, lantaran syair-syairnya dianggap menyebarkan ajaran tasawuf yang sesat.
Kini, lembaran tarikh puisi yang suram itu telah ditutup. Puisi tak lagi dianggap berbahaya. Di republik ini, selepas tragedi Wiji Thukul (1998),  hampir tak ada lagi penyair yang dimata-matai oleh tentara. Puisi telah disambut ramah di istana negara. Susilo Bambang Yudhoyono, di ujung masa baktinya sebagai presiden RI, bahkan menerbitkan sebuah buku puisi bertajuk Membasuh Hati di Taman Kehidupan  (2014). Diluncurkan di Istana Cipanas, 8 Agustus 2014 lalu, dan dihadiri oleh beberapa penyair yang tak asing lagi dalam peta sastra Indonesia. Penyair Taufik Ismail tampil dengan mata berkaca-kaca, membacakan puisi karya presiden RI ke-6 itu.      
Pandainya kau berdusta/dan bergaya/dalam kata-kata/yang tak pernah ada/Teganya kau bersandiwara/bertopeng sepuluh warna/dan mendongeng seribu cerita/bualan sempurna/Kenapa kau berbohong?/Itulah dirimu yang kosong/terjatuh di kegelapan lorong. Begitu bunyi puisi bertajuk “Dusta” yang menurut catatan di bagian bawahnya; ditulis SBY di Cikeas, 4 Februari 2004. Hanya SBY dan Tuhan yang tahu siapa yang “pandai berdusta” itu. Oleh karena puisi itu ditulis sebelum ia terpilih sebagai presiden periode pertama (Oktober 2004), boleh jadi subyek yang “tega bersandiwara” itu adalah lawan politik, sekadar memotret lelaku hipokrit seorang politisi, atau semacam otokritik untuk dirinya sendiri. Betapapun individu yang “bertopeng sepuluh warna” itu sukar dilacak, nuansa politis yang kental, hipokrasi yang tak malu-malu, dan aroma politik pencitraan, tak bisa lepas dari puisi itu. 
Benar,
 jika aku sibuk melihat orang lain/kapan aku bisa melihat diriku sendiri/yang tidak luput dari kurang dan khilaf/Benar,
 jika orang lain selalu kulihat keburukannya/kapan aku bisa melihat kebaikannya/
yang diriku pun belum tentu punya. Cuplikan puisi “Taman Hati” (2010) ini  lebih terasa sebagai nasihat ke dalam diri, ketimbang himbauan bagi khalayak ramai. Memang, presiden adalah juga manusia, yang tak luput dari salah dan khilaf. Tapi di lingkaran istana, siapa yang berani mengingatkan presiden secara langsung? Maka, lebih baik ia melihat ke dalam, atau setidaknya menyikapi hujatan dari luar pagar istana dengan puisi. Bukan menyangkalnya dengan pidato yang hanya akan menyingkap muka sangar penguasa. 
Antologi Membasuh Hati di Taman Kehidupan merupakan kompilasi dari dua buku puisi yang sudah terbit dalam edisi terbatas sebelumnya, yaitu Taman Kehidupan (2004) dan Membasuh Hati (2010), dengan beberapa penambahan puisi baru. Buku itu dikata-pengantari oleh penyair Mustofa Bisri dan novelis-dramawan terkemuka Putu Wijaya. Keduanya menyikapi puisi-puisi presiden dengan ulasan yang sesederhana puisi-puisi itu sendiri, dan sedapat-dapatnya tidak terjerumus pada kajian, apalagi analisis yang mendalam dan komprehensif. Sebab, pada bagian pengantar penerbit, telah ditegaskan bahwa puisi-puisi itu ditulis SBY dengan bahasa sederhana tanpa pretensi untuk disebut penyair. SBY berbicara tentang kasih sayang dan cinta, tentang perdamaian dan persahabatan, serta liku­liku kehidupan. Dengan begitu, tak perlu pula diperdebatkan, apakah SBY sudah layak disebut penyair atau tidak?
Adapun yang perlu dipertanyakan adalah sejauhmana akibat dari keterlibatan kepala negara di dalam puisi terhadap dunia perpuisian kita yang sedang paceklik. Buku puisi mantan presiden itu terbit bersamaan dengan musim buruk di dunia puisi kita. Dari aspek pasar, sejumlah toko buku menyatakan keberatan menyediakan tempat bagi buku puisi. “Tak punya nilai-jual,” “tak mungkin best-selling,” “hanya menyesaki rak,” begitu dalih mereka. Seorang petugas pencatat kerjasama penjualan konsinyasi pernah bilang; “Berhentilah menerbitkan buku puisi! Lebih baik jualan buku masak-memasak atau buku panduan cara bersolek!” Banyak penerbit yang mengeluh, meski tetap bersetia pada puisi. Banyak yang terpaksa menghentikan produksi, banyak pula yang muncul kembali. Begitulah tarik-ulur minat penerbit terhadap puisi di republik yang telah melahirkan Amir Hamzah, Chairil Anwar, WS Rendra, Sitor Situmorang, dan Sutardji Calzoum Bahcri.
Kedigdayaan pasar yang tegak di atas pemberhalaan pada uang, bukan sekadar merendahkan, tapi sedang membinasakan dunia puisi secara perlahan. Bila dalihnya kelarisan, kecap dan terasi juga barang yang laku di pasaran. Tapi sebagai anak kandung peradaban yang diakui di belahan dunia mana pun, puisi tak selayaknya ditakar semata-mata dengan parameter laku-tak laku, apalagi dengan kalkulasi untung-rugi belaka. Buku laku belum tentu buku bermutu. Tengoklah, deretan karya picisan yang tidak berangkat dari kedalaman pikiran, justru laris bagai martabak terang-bulan, sementara puisi yang didedahkan dengan pencapaian artistik, justru tergeletak, tak tersentuh, lalu berdebu selama berbulan-bulan. Inilah keadaban yang gandrung memuja kedangkalan dan bersuka-ria dengan kepandiran. Tidak ada keharusan bagi kepala negara untuk terlibat secara langsung dalam dunia puisi, kecuali bila kebetulan yang bersangkutan memang menyukai puisi. Adapun yang perlu dipertimbangkan oleh seorang kepala negara adalah mengembalikan marwah dan kehormatan puisi, sebagai anak kandung dari kebudayaan.  
Pada sampul album Tembang untuk Bangsaku (2011), SBY menulis; bila berkomunikasi dengan dasar logika, ukurannya benar-salah, dan berbicara dengan dasar etika, ukurannya baik-buruk. Tapi dengan musik, kita dapat berbagi dengan rasa.” Itu pula yang terjadi ketika ia menapaki bahasa puisi, bahasa rasa, yang melampaui ukuran benar-salah dan baik-buruk. Saatnya hampir tiba/
Pilkada di sebuah kota/Yang Baru menantang Yang Lama/Entah siapa yang bakal berkuasa/Yang Baru harus punya peluru/Obral janji pun tak harus ragu/Fitnah dan fakta bisa jadi satu, kata SBY dalam puisi “Pilkada” (2010). Sinisme pada silang-sengkarut persaingan liar dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah melalui puisi, tak berpretensi menuding atau menyalahkan siapa-siapa. SBY masih tegas berpihak pada Pilkada langsung, meski fraksi Partai Demokrat yang dipimpinnya walk out dari sidang paripurna, hingga pendukung Pilkada langsung kalah suara. Mengingat hak rakyat untuk memilih langsung telah dipenggal, puisi “Pilkada” setidaknya akan menjadi monumen penting tentang peristiwa demokrasi yang pernah ada dan berlangsung penuh hingar-bingar di republik ini. 
Sebagaimana keterlibatan SBY--saat menjadi presiden--di dunia musik, yang diharapkan oleh etnomusikolog Franki Raden sebagai insider yang dapat melakukan “intervensi kreatif” guna mendudukkan posisi dunia musik Indonesia, dan sebagaimana mantan presiden itu telah menunjukkan sedikit perhatian pada dunia puisi,  begitu pula hendaknya presiden yang baru bersikap terhadap dunia seni pada umumnya. Jokowi barangkali tidak perlu menciptakan lagu, meluncurkan album, apalagi menerbitkan antologi puisi, tapi cukup dengan menunjukkan itikad untuk  memartabatkan dunia kesenian di Indonesia, membuat negara menghargainya,  berkontribusi secara terukur dalam iklim kekaryaan, dan memanusiakan para pelakunya…