Search This Blog

Loading...

Friday, September 02, 2016

Dunia Digital dalam Teropong Analog



 
Damhuri Muhammad


 (versi cetak artikel ini tersiar di harian Kompas, Senin 29 Agustus 2016)




Suatu ketika, sahabat saya yang bermukim di Berlin (Jerman), mengunggah foto satelit Google Maps yang menampilkan jalan masuk menuju rumah masa kecilnya di Brebes, Jawa Tengah. Entah karena ia sedang rindu pulang, atau sekadar mengakui betapa sempurnanya Google Maps memetakan setiap wilayah di seluruh pelosok bumi. Bagai tak ada lagi yang luput dari intaian mata Google, bahkan hingga jalan setapak menuju kebun bawang tempat ayah bekerja saban hari, atau sudut dapur tempat ibu menanak nasi saban pagi. “Google Maps sudah memotret teliti sudut jalan kita. Ini jalan masuk ke rumah saya,” demikian saya kutipkan caption pendek dari laman media sosial kawan itu. 
            Apa yang bertahun-tahun silam hanya dapat kita saksikan dalam tayangan film-film science-fiction kini betul-betul telah mewujud-nyata. Teknologi layar sentuh dan perintah suara (SIRI) yang dulu hanya dapat kita saksikan dalam film Minority Report (2002) karya Steven Spielberg, kini menjadi bagian yang tak terhindarkan dalam dunia keseharian kita. Demikian pula dengan komputer tablet dan perangkat lunak seperti Skype, yang puluhan tahun lalu tiada lebih dari imajinasi Stanley Kubrick dalam film 2001: A Space Odyssey (1968), tapi di kurun ini telah menjadi perkakas yang hampir bersekutu dengan tubuh setiap orang. Memiliki gawai di masa kini seperti memiliki pesawat radio sekitar tiga dekade silam.
Kendaraan tanpa awak yang ditumpangi Arnold Schwarzenegger dalam film Total Recall (1990), dulu mungkin dianggap mustahil dan terlalu mengada-ada, tapi tengoklah, kini benda itu nyaris mendekati kenyataan. Dunia transportasi mutakhir telah memaklumatkan penemuan spektakuler yang jamak disebut driverless, alias kendaraan swakemudi. Saat ini, uji coba mobil otonom besutan Google itu telah mencapai jarak tempuh 3,2 juta km. Raksasa otomotif semacam Ford, Lexus, Fiat, dan BMW telah mengambil ancang-ancang hendak “menyesuaikan diri” dengan penemuan itu.
Riset panjang yang dilakukan Google sejak 2009, telah menciptakan perkakas transportasi darat tanpa pengemudi. Mobil dilengkapi dengan sistem sensor digital berbasis peta visual alias Google Maps, Radar, Lidar (Light Detector and Ranging), yang memungkinkan ia mendeteksi tanjakan berliku, tikungan-tikungan berbahaya, jarak aman dengan kendaraan lain, pengguna sepeda, pejalan kaki, dan segala potensi kecelakaan di jalan raya. Pemerintah AS menyambut baik kehadiran teknologi kelas berat itu dan kini sedang mempersiapkan regulasi yang relevan guna mempersilahkan mobil-mobil autopilot itu turun ke jalan mengantarkan para pemiliknya menuju kantor, berbelanja ke supermarket, dan berbagai keperluan keseharian. Pemerintah Inggris memperkirakan, mobil swakendara sudah dapat beroperasi secara massal pada 2020.
            Bagaimana sebuah negara berdaulat mesti bersikap tatkala wilayah kekuasaannya bagai dikapling-kapling, lalu disensor-digital guna memuluskan laju kendaraan swakemudi? Google tentu tak akan memancangkan rambu-rambu atau marka jalan di dunia nyata--sebagaimana yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub)--tapi memasang sensor pada peta visual yang lazim dikenal sebagai GPS. Sistem komputer dengan basis teknologi interconnection juga tidak akan membuat klakson bising, sebagaimana yang saban petang kita hadapi dalam kesembrautan lalu lintas Jakarta. Ia hanya merancang keterhubungan digital antarkendaraan otonom, guna menghindari setiap penyebab kecelakaan.
Dalam keriuhan kabar tentang kembali berjatuhannya “korban” pasal karet Undang-Undang ITE, pikiran udik saya membayangkan, kelak bila mobil otonom sudah dijual-bebas di Indonesia (ditambah pula dengan kegandrungan kita mengoleksi mobil pribadi), apa lagi faedahnya rambu-rambu dan marka jalan, UU Lalu Lintas, dan Bapak-Ibu Polantas yang budiman? Bagaimana masa depan sopir-sopir pribadi? Akan gulung tikarkah perusahaan-perusahaan asuransi? Selanjutnya bagaimana caranya hukum mengatur aktivitas warga yang hampir semuanya telah dikemudikan dari medan digital? Masih mumpunikah risalah hukum dunia nyata dalam meringkus begundal-begundal dunia digital?
Atas berbagai persoalan serius hari-hari ini, dunia maya (khususnya media sosial semacam facebook, twitter, instagram, dan sejenisnya) ditunjuk atau “dikambing-hitamkan” sebagai penyebabnya. Disebut-sebut pemerintah sedang melakukan kajian mendalam tentang akibat-akibat massifnya. Tapi, sepanjang negara masih melihat dunia digital dengan teropong analog dan cara berpikir manual, lalu menghadang keliaran yang terus bergentayangan itu dengan Undang-Undang konvensional, maka kerumunan di jagad maya dengan rupa-rupa soal yang mereka perbincangkan, tiada bakal terbendung. Di media sosial, aktivitas berbelanja celana dalam di sebuah mall kemarin petang, atau keributan kecil dengan tetangga sebelah rumah lantaran kucing piaraannya menerobos masuk dapur misalnya, dengan gampang menjadi pergunjingan ramai, menjadi konsumsi publik. Hal-ihwal pribadi menjadi santapan banyak orang. Sebaliknya, urusan publik menjadi sekadar urusan  seorang.
Barangkali di sanalah pangkal-soalnya. Puji dan maki, ikhlas dan dengki, sabar dan amuk, senantiasa berputar dalam lingkaran setan yang tiada ujungnya. Bertengkar, damai, bertengkar lagi, begitu seterusnya. Bersetuju, menyangkal, bersetuju kembali. Memfitnah, insyaf, minta maaf, memfitnah kembali. UU ITE dan edaran Hate Speech hanya mampu meringkus segelintir pelaku, itupun setelah terjadi kasus-kasus besar seperti demonstrasi anarkis, konflik SARA, dan semacamnya. Bagaimana dengan ribuan bahkan jutaan akun yang hampir setiap aktivitasnya adalah hasutan, provokasi, dan perang hoax?     
Bila negara benar-benar ingin melakukan intervensi, hadirlah di dalam dunia digital itu sendiri. Pancangkan infrastruktur digital di mana ada kedaulatan negara di situ. Jago-jago IT melimpah-ruah di republik ini. Mereka siap bekerja untuk itu. Pengawasan, sanksi, bahkan pengadilan, dapat digelar secara digital. Bila ada yang melanggar, misalnya mengumbar ujaran kebencian, atau mengunggah pernyataan adu-domba, secara otomatis sistem akan menghapusnya, lalu menjatuhkan sanksi awal dengan mengunci akun misalnya. Risalah UU ITE, kitab Ujaran Kebencian, dan ancaman blokir situs, hanya perkakas manual yang hendak mengatasi persoalan di dunia nyata, padahal sumbernya berasal dari ruang digital. Alam maya tak bisa sama dan sebangun dengan alam kasat-mata. Dunia digital tak bisa diringkus, apalagi dikuasai, oleh cara berpikir analog…



Wednesday, July 27, 2016

Jangkrik Aduan dan Monster Pokemon

-->
Damhuri Muhammad



 (versi cetak artikel ini tersiar di harian Kompas, Selasa, 26 Juli 2016)


Dalam imajinasi awam saya, demam berburu Pokemon yang kini sedang mewabah, tak jauh beda dengan kegemaran berburu Jangkrik dalam permainan anak-anak sekitar tiga dekade silam.  Monster virtual  seperti Pikachu, Bulbasaur, Charmander dan Pidgey, saya analogikan dengan rupa-rupa jenis Jangkrik dengan sejumlah kebolehan saat serangga itu berlaga dalam kontes dunia kanak-kanak.
PokeBall--perkakas untuk menangkap Pokemon--mungkin seperti ranting kayu, atau pisau tumpul guna menggali lubang Jangkrik, sementara PokeStop adalah semacam dapur emak di mana tersedia kaleng-kaleng bekas ikan sarden atau botol bekas guna mengurung Jangkrik-jangkrik hasil tangkapan. Begitu pun dengan Gym--arena pertarungan monster yang hanya dapat dimasuki bila pemainnya sudah mencapai level 5--saya bayangkan sebagai medan laga sederhana para Jangkrik andalan, yang biasanya berlokasi di tebing-tebing lapang, dan sedapat-dapatnya jauh dari perhatian orangtua.
Dengan analogi itu, maka tak ada yang istimewa dari kegemaran baru yang perkembangannya saban hari berhamburan di laman-laman media sosial. Kalaupun ada bedanya, adu Jangkrik mungkin sudah terkubur sebagai bangkai-bangkai kenangan masa kecil, sementara Pokemon Go adalah awal dari sejarah baru yang akan mengubah cara pandang  dan  mentalitas kita terhadap alam nyata.
            Tapi, Pokemon Go ternyata tak sesederhana cara berpikir kampungan saya. Penggemarnya bukan saja anak-anak, tapi hampir tanpa mengenal batasan usia dan jenis kelamin. Gara-gara kegandrungan--atau mungkin sudah layak disebut kecanduan--itu, sejumlah instansi pemerintah telah mengambil ancang-ancang untuk melarang para pegawainya bermain game besutan Nintendo dan Niantic Inc (anak perusahaan Google) tersebut. Selain menyita waktu, Pokemon Go mengharuskan player berjalan dari satu tempat ke tempat lain guna menemukan titik-titik tertentu di mana monster-monster mesti ditangkap. Perjalanan itu bukan pergerakan visual sebagaimana dalam game digital umumnya, tapi perjalanan fisik, seperti anak-anak jaman dahulu mencari Jangkrik dari area sawah bekas panen ke area bekas kebun mentimun. Tapi dalam pencarian Pokemon,  player menggunakan telpon pintar dengan sensor kamera dan teknologi GPS sebagai pemandu arahnya.
            Maka, di ruang-ruang publik kota besar, banyak orang dengan kepala menunduk berjalan seperti tak tentu arah, sambil memegang gawai tanpa menoleh kanan-kiri. Atau anak-anak muda mengendarai sepeda motor sambil memegang gawai dengan tangan kiri. Terus bergerak seperti sedang mencari barang yang hilang dan abai pada dunia sekitar. Akibatnya, ada yang bertabrakan dengan pengendara lain, ada yang diseruduk mobil, atau yang paling sial; terjebak di wilayah tak dikenal, lalu menjadi santapan pelaku kejahatan.
          Jangan bayangkan mereka sedang memburu Jangkrik, Capung, atau Belalang seperti kegemaran anak-anak masa lalu. Squitle, Caterpie, Weedle, dan Rattata yang akan mereka ringkus adalah monster-monster virtual yang  dihadirkan secara bersamaan dengan dunia nyata. Makhluk-makhluk digital itu bisa saja bersembunyi di bawah meja kerja staf khusus Presiden, di area rerumputan Taman Monas, di halaman belakang sebuah masjid raya, atau di balik rak buku dalam ruang kepala Badan Intelijen Nasional (BIN). Ruang-ruang nyata seperti itu boleh jadi telah “dikuasai” monster Pokemon berkat dukungan Google Maps. Pokemon Go disebut-sebut menyekutukan dunia nyata dengan dunia maya, dan membuat pemainnya dapar berinteraksi secara real time.
        Dalam bahasa canggih, teknologi ini disebut augmented reality (AR) atau yang jamak dialihbahasakan sebagai  “realitas tertambah.” Tak dapat disangkal bahwa AR telah berkontribusi besar di dunia kemiliteran, medis, pendidikan, perdagangan, dan periklanan. AR memungkinkan kita melihat atau paling tidak menganggap-nyata realitas yang tak terjangkau mata telanjang. Sekali waktu bila tuan berbelanja pakaian, tuan tidak perlu repot-repot mencoba sebuah kemeja di kamar pas, tapi cukup dengan merapatkan tubuh tuan pada tampilan visual yang muncul di layar digital, dan tuntaslah perkara ukuran.  
Lantaran kita tidak akan pernah sanggup menggenggam kenyataan secara paripurna, disediakanlah benda-benda digital guna membantu kita menggauli kenyataan itu secara memadai. Begitu kira-kira pengandaian sederhananya. Tapi persoalan yang muncul kemudian tidaklah segampang itu. Teknologi tinggi yang dulu hanya dapat digunakan dan tentu saja dikendalikan secara teliti dan hati-hati oleh para ahli, kini dapat diakses siapa saja. Teknologi sinar infra merah yang memungkinkan seorang dokter spesialis memperoleh citraan tentang anatomi dalam dari tubuh manusia kini bukan lagi barang baru, karena telah tersedia secara instan di berbagai aplikasi online. Perkakas yang dulu hanya berada dalam genggaman orang-orang terdidik di berbagai bidang--dengan takaran dan pengawasan ketat hingga tidak membahayakan orang banyak--kini sudah menjadi milik semua orang, bahkan menjadi perkakas dalam permainan waktu senggang. Itu sebabnya ia menimbulkan keterkejutan yang ganjil,  kecanduan, bahkan histeria. Sementara takaran, pertimbangan risiko, tidak lagi menjadi perhatian, hingga monster-monster Pokemon itu tidak hanya mencelakai musuhnya di gelanggang laga visual, tapi juga membunuh di dunia nyata;  senjata makan tuan.
Adapun yang disebut “alam nyata” oleh teknologi AR sejatinya tidak lebih dari citraan, atau saya sebut saja; peniruan terhadap kenyataan. Foto dan video hasil jepretan kamera canggih sekalipun, hanyalah pantulan dari kenyataan, dan pasti bukan kenyataan itu sendiri. Alam nyata yang dicampur-baurkan dengan benda-benda virtual seolah-olah nyata, padahal itu juga manipulasi dari kenyataan. Kenyataan adalah dunia yang sungguh-sungguh ada di hadapan kita, yang dapat kita sentuh, kita raba, kita endus, bahkan kita selami kedalamannya dengan ketelanjangan tubuh kita. Bukan kenyataan yang dipantulkan oleh kamera telpon pintar.
Maka, alih-alih kenyataan itu tertambah atau terkayakan, makin hari ia justru makin miskin dan terkurangi, akibat manipulasi yang tiada henti-henti. Sebagai warga negara misalnya, mungkin akan lebih baik kita melihat kebobrokan dan dekadensi secara apa adanya, ketimbang mengamatinya lewat aneka citraan atau pantulan kenyataan tentang kegemilangan dan keadaban, tapi tak pernah mewujud secara kasat mata. Di arena permainan yang sudah dianggap udik, seekor Jangkrik kebanggaan mungkin ganas tatkala melumpuhkan musuh-musuhnya, tapi ia tak pernah lancang mencelakai tuannya. Sementara monster-monster Pokemon itu haus darah senantiasa, melukai secara semena-mena…

             

Tuesday, June 21, 2016

Anak-anak Dunia Maya

-->
-->
Damhuri Muhammad


(versi cetak artikel ini tersiar di harian Kompas, Selasa, 14 Juni 2016)


Di masa lalu, bila seorang anak hendak berpamitan, ia mesti mengetuk pintu kamar ayahnya, atau menghampiri ibunya ke dapur, untuk bersalaman, cium tangan, sebelum meninggalkan rumah. Tata krama dan laku santun itu kini telah diringkas oleh perkakas bernama gawai. Ia cukup mengetik satu-dua kalimat di layar telpon pintar, lalu kirim melalui fasilitas online messenger ke nomor Mama-Papa, dan tuntas perkara. Mama-Papa akan membalas pesan-pesan digital dari anak-anaknya, lantas kembali tenggelam dalam rutinitas yang tiada sudah-sudah. Begitu selalu, hingga banyak keluarga seperti sedang membangun rumah di semesta jagad maya. Seolah-olah ramai perbincangan, seakan-akan semarak kehangatan, padahal mereka jarang bertemu-muka.
          Generasi yang lahir di era 1980-an hingga 2000-an adalah generasi yang tumbuh di lingkungan serba digital. Mereka meluncur ke bumi ketika dunia internet telah merajalela. Hampir semua aktivitas mereka dijembatani oleh internet. Mereka mencari informasi untuk keperluan tugas-tugas sekolah di Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan berkomunikasi dengan macam-macam fasilitas online messenger semacam BBM, WhatsApp, Line. Pendeknya, tak ada satu urusan pun yang lepas dari dunia maya.  Gawai adalah perkakas. Jagad maya adalah napas.
Marc Prensky (2001) menyebut mereka sebagai generasi digital native. Bila anak-anak yang terbiasa berbincang dengan ibu-bapaknya via  WhatsApp--meski mereka berada di rumah yang sama--disebut digital native, maka orangtua atau generasi di atas usia mereka, adalah kaum digital immigrant. Orang-orang yang lahir di jaman analog, tapi tidak bisa lari dari kepungan dunia digital. Ada yang bisa beradaptasi, tapi lebih banyak yang kepayahan, karena generasi masa kini tidak lagi bisa memahami fitur-fitur analog dalam bahasa mereka.
Kolumnis M Burhanuddin (2016) mencatat, generasi digital native membangun gaya,  perilaku, dan bahasa-bahasa baru dalam alur komunikasi dan interaksi yang cepat, massif, dan penuh fantasmagoria. Mereka mengubah tatanan nilai dan gaya hidup menjadi serba digital. Jumlah mereka sangat besar, dan akan menjadi yang terbesar di Indonesia pada 2030. Bila menggunakan istilah Manuel Castel (1996), pertumbuhan generasi digital native dianalogikan seperti rhizome, tumbuhan yang berkembang dengan cara menjalar ke segala arah.
Di berbagai belahan dunia, kaum digital native terus bermunculan. Bahkan di negara yang dikuasai oleh junta militer dan paling represif terhadap media seperti Myanmar sekalipun, sejak 1988--sebagaimana dicatat oleh Reza AA Wattimena--muncul kelompok virtual bernama Support the Monks Protest. Setiap 12 jam, 10.000 anggota baru mendaftar. “Kini, Anda bisa menyaksikan komunitas-komunitas yang kuat, dari orang-orang Myanmar di Norwegia, Thailand, India, dan Inggris. Teknologi digital membuat jaringan bawah tanah menjadi lebih efektif,” ungkap Vincent Brossel, wartawan Reporters Without Border. Di negara-negara Arab, revolusi digital bahkan menggerakkan perubahan sosial politik. Otoritarianisme bertumbangan digilas gelombang perlawanan yang bermula dari suara anak-anak dunia maya.
Dari kaum digital native pula lahirnya sosok seperti Travis Kalanick, pendiri sekaligus CEO Uber, aplikasi penghubung para pengguna jasa transportasi. Sebagaimana dilansir www.cnnindonesia.com (24/03/16), Kalanick mendirikan Uber pada 2009 di San Fransisco, California. Uber diterima  masyarakat, karena harganya terjangkau. Uber mengekspansi layanan ke berbagai negara secara agresif, mengganggu tatanan transportasi, dan memicu kontroversi. Pada 2015 di New York, Uber menyediakan layanan kepada 1,9 juta pengguna dalam waktu tiga tahun dan menciptakan rata-rata 13.750 pekerjaan.  Sementara di London, pengguna Uber sudah mencapai 900 ribu dan membuka 7.800 pekerjaan. Kini Uber telah menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dan  dianggap mengganggu bisnis transportasi konvensional.
Anthony Tan, putra seorang konglomerat Malaysia, suatu hari saat ia kuliah di Harvard Business School (AS), temannya berkabar perihal sulitnya mendapatkan taksi di Malaysia. Ia kemudian menyusun rencana bisnis yang mirip layanan Uber pada 2012. Tan membangun GrabTaxi, aplikasi yang semula dirancang guna mendukung operasional perusahaan taksi, tapi kemudian malah menggoyang perusahaan taksi itu sendiri. GrabTaxi semakin membuat pusing perusahaan taksi dengan meluncurnya GrabCar, Juni 2015 di Bali. Aplikasi online yang memungkinkan mobil pribadi mengangkut penumpang. GrabCar hadir di Jakarta pada Agustus 2015 (www.cnnindonesia.com 15/3/2016).
Generasi digital native adalah para penggerak ekonomi digital.  Pertumbuhan kelas menengah dan penetrasi internet tak dapat diabaikan. Menurut catatan Bank Dunia,  Indonesia telah mengalami pertumbuhan kelas menengah yang fantastis sejak krisis moneter 1998. Pertumbuhan itu diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2030 dengan populasi sebanyak 141 juta jiwa. Lembaga riset eMarketer mensinyalir, pada 2014 jumlah pengguna internet dalam negeri sudah 83.7 juta jiwa. Litbang Kompas memprediksi, pada 2017 jumlahnya akan sebanyak 117 juta jiwa.
Uber, Grab, Go-jek, hanya sebagian kecil dari bentuk-bentuk kreativitas kaum digital native, yang kini sedang menggelinding menjadi buah simalakama. Disukai banyak orang, tapi dicerca banyak orang pula. Dalam silang-singkarut layanan transportasi publik yang tak kunjung terurus, banyak orang merasa terbantu, ratusan ribu orang terlapangkan ekonominya. Tapi, penyelenggara negara tak bisa membiarkan itu bergulir tanpa aturan. Maka, dalil undang-undang lekas dibacakan, himbauan dimaklukmatkan, bahkan ancaman memblokir situs, telah dikumandangkan. Solusi analog dan super-manual. Kreativitas dihadang dengan undang-undang. Keleluasaan berinovasi dikunci dengan regulasi yang kaku.
Jarak ideologis antara digital native dan digital immigrant, dalam psikologi disebut “efek juvenoia.” Orang-orang masa lalu memandang anak-anak masa kini sebagai gerombolan tak bermoral. Sebaliknya, anak-anak masa kini memandang generasi tua sebagai kerumunan yang tak mampu berpikir. Undang-undang tak akan mempan menjinakkan keliaran kaum digital native, kecuali negara menjadi bagian dari ranah digital itu sendiri. Kontrol, sanksi, dan hukuman seharusnya juga berlaku secara digital, bukan mengandalkan undang-undang, ancaman pemblokiran, dan semacamnya.    
Anak-anak dunia maya tak terbiasa banyak bicara di dunia analog. Mereka akan terus berselancar di layar-layar digital, mencari celah yang bisa ditelusuri untuk kembali menemukan bentuk-bentuk kreativitas baru, dan boleh jadi akan jatuh sebagai buah simalakama yang jauh lebih pahit. Begitu seterusnya, hingga negara ini lapuk dalam keletihan…



Tuesday, May 17, 2016

Tuan Menyita, Kami Membaca…



 Damhuri Muhammad

(versi cetak dari artikel ini tersiar di harian Kompas, Sabtu, 14 Mei 2016)


Caesar, maukah nama Paduka dikenang anak cucu sebagai tentara barbar yang terlampau bodoh untuk mengerti nilai penting buku-buku?” kata Theodotus pada Caesar di sebuah adegan dalam lakon Caesar and Cleopatra karya George Bernard Shaw (1856-1950). Fernando Baez, penulis buku Penghancuran Buku dari Masa ke Masa--diedisi-Indonesiakan oleh Penerbit Marjin Kiri, 2013-- mengutip dialog itu demi menegaskan fakta tentang luluhlantaknya gedung Perpustakaan Nasional Bagdad berikut jutaan koleksi bukunya, Mei 2003, seiring dengan jatuhnya kuasa Saddam Hussein. Ribuan kertas berhamburan. Ruang baca, kartu katalog, dan tumpukan buku-buku, telah rata. “Inilah bab terakhir pendudukan Bagdad. Harta karun berupa dokumen-dokumen bersejarah dari zaman Ottoman, termasuk arsip kerajaan kuno di Irak berubah jadi abu dalam panas 3000 derajat,” tulis Robert Fisk, koresponden Independent untuk Timur Tengah, seperti dicatat Baez. “Kenangan kita tak ada lagi. Tempat lahirnya peradaban, tulisan, dan hukum, musnah terbakar,” keluh seorang profesor sejarah yang berdengung langsung di kuping Baez.
            Baez seketika teringat ungkapan kemarahan Theodotus itu. Dan, yang lebih memilukan, ingatannya terpelanting jauh ke masa lalu, pada peristiwa tahun 1258 di negeri yang sama. Masa itu pasukan Hulagu Khan menaklukkan kedigdayaan Dinasti Abbasiyah, menghancurkan semua buku di semua perpustakaan kota Bagdad dengan membuangnya ke sungai Tigris. Tinta dan darah bersenyawa, dan mengalir sampai jauh. “Yang terbakar di sana adalah ingatan umat manusia,” kata Theodotus, melanjutkan kemurkaannya pada Caesar.
         Para biblioklas--istilah yang digunakan untuk para perusak buku--sesungguhnya tidak memusuhi kertas-kertas berjilid, tapi membenci ingatan yang dimonumentasikan oleh buku. Ingatan yang mungkin menakutkan, atau mengingatkan pada dosa-dosa masa silam. Novel 1984 karya George Orwell bahkan menggambarkan sebuah negara totaliter di mana pemerintahnya harus membentuk kementerian khusus yang bertugas menemukan, sekaligus melenyapkan ingatan masa lalu. “Masyarakat demokratis pun tak segan-segan menghancurkan buku demi memperkokoh penolakan identitas yang lain,” ungkap Baez.
            Inilah jawaban bagi kegemparan akibat aksi penyitaan buku oleh aparat negara yang kembali terulang. Bila berpijak pada argumentasi dan hasil kajian Fernando Baez, ada perlindungan hukum atau tak, pelarangan, penyitaan, bahkan pemusnahan buku akan sukar dihindari. Kaum biblioklas, tak akan pernah bosan, sepanjang buku masih ditulis dan disiarkan. Bagi mereka, ikatan kuat antara buku dan memori membuat teks harus dibaca sebagai patrimonium budaya utama. Baez menjelaskan, “patrimonium” berasal dari bahasa Yunani dan merujuk pada Padre (ayah) dan Moneo (mengetahui, mengingat). Maka, “patrimonium” berarti yang diingat oleh ayah.” Berbeda dengan  “matrimoni” (pernikahan) yang berarti yang diingat oleh ibu. Patrimonium budaya dimaknai sebagai  yang  paling representatif secara kultural dari suatu negeri. Ia menggugah rasa afirmasi dan kepemilikan, memperkuat atau menstimulasi identitas masyarakat di suatu wilayah. Perpustakaan, arsip, museum adalah patrimonium budaya, dan semua bangsa memandangnya sebagai kuil-kuil memori.
            Dengan begitu, dibaca atau tak, buku bakal tetap dianggap sebagai ancaman. Tengoklah aksi membakar buku berjudul Pemikiran Karl Marx; dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme karya Prof Franz Magnis Suseno, oleh Aliansi Anti Komunis, 19 April 2001. Dalil pembakaran adalah klaim bahwa buku itu bagian dari propaganda dan penyebarluasan Marxisme-Leninisme yang dilarang oleh TAP MPRS No.XXV tahun 1996. Padahal, sebagaimana disinyalir oleh Robertus Robet--dalam kata pengantar untuk buku Penghancuran Buku dari Masa ke Masa--jika dibaca dengan saksama, buku itu justru mengandung kritik tajam terhadap ideologi Marxisme.
            Pemusnahan buku tak kunjung berhenti. Pada 2007, Kejaksaan Tinggi Semarang yang diikuti oleh Kejaksaan Tinggi beberapa daerah menghancurkan ribuan buku Pelajaran Sejarah SMP dan SMA, atas dasar keberatan sejumlah pihak lantaran dihapusnya kata “PKI” dari kelaziman istilah Orde Baru: “G30S/PKI.” Di tahun yang sama, Jaksa Agung RI melarang peredaran lima judul buku, antara lain: Dalih Pembunuhan Massal (John Rossa), Gereja Umat Penderitaan  (Socrates Sofyan Yoman), LEKRA Tak Membakar Buku (R Dwi Aria Yulianti dan Muhidin M Dahlan), Enam Jalan Menuju Tuhan (Dharmawan), Mengungkap Misteri Keragaman Agama (Syahrudin Ahmad). Meski dunia buku kemudian beroleh kabar baik dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), 13 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa pelarangan buku bertentangan dengan konstitusi, tapi aksi kaum biblioklas bagai tak kunjung letih. Terulang kembali, dan mungkin akan begitu seterusnya, sepanjang dunia buku masih berdenyut.
            Di kurun ketika ruang bagi kebebasan berekspresi telah sedemikian lapang dan tidak lagi terbatas di atas kertas-kertas berjilid, rupa-rupa dalil pelarangan akan sia-sia belaka. Bagi para pengarang--apalagi saudagar buku--aksi pelarangan buku justru ditunggu, diam-diam tentunya. Heboh akibat penyitaan buku baru-baru ini akan membuat banyak orang memburu buku, bahkan kelompok yang anti-buku sekalipun. Bila penerbit kesulitan menyediakannya dalam bentuk buku berjilid, teknologi digital dengan segera akan mengantarkan buku-buku itu ke tangan pembaca, tanpa halangan yang berarti, dan pasal-pasal dalam kitab hukum, akan kepayahan mengejarnya.
Dalam kemarau pembaca yang senantiasa melanda dunia literasi di republik ini, kita akan berhutang banyak pada kaum biblioklas, baik aparat negara maupun “intel buku”  dari  macam-macam aliansi anti ini-itu. Sitalah buku-buku itu, kami akan lekas membacanya!  Kepada tuan-tuan biblioklas yang budiman, mungkin para pembaca hanya perlu menyuarakan maklumat ringan bahwa, yang semestinya tuan ringkus adalah pikiran. Bukan buku-buku yang tanpa membacanya, lalu tuan anggap berbahaya. Perbuatan menyita buku adalah pertanda kekuasaan yang tegak di atas kepandiran...
           

Tuesday, February 16, 2016

Di Bawah Kuasa Kenangan

-->
Damhuri Muhammad

 (versi cetak dari artikel ini tersiar di harian Kompas, Sabtu, 13 Februari 2016)


Jalan telah dipindah orang datang. Timbangan sudah diganti orang dagang. Begitu dalil yang kerap diulang-ulang saat kita berhadapan dengan realitas baru yang mengecewakan. Lalu, kita melesat jauh ke masa silam. Masa-masa gemilang, bergelimang kemajuan, atau semacam era The Golden Age dalam konsep historiografi modern. Akibatnya, fakta-fakta kasat mata hari ini adalah kemunduruan, bobrok, dan dekaden. Masa lalu adalah kecemerlangan, keberlimpahan, kemakmuran. Itu sebabnya ia dikenang, dikonservasi dengan tugu, prasasti, dan tak lupa dicatat dalam buku sejarah, hingga menjadi teladan bagi generasi masa kini.
            Tabiat ganjil itu juga mudah ditemukan dalam upacara-upacara pemakaman. Rumah duka riuh oleh lalu-lalang sanjungan guna mengenang budi-baik almarhum. Bila jenazah adalah seorang birokrat, maka semasa hidup ia pasti birokrat yang melayani, ramah, dan dermawan. Bila jenazah seorang jenderal, ia jenderal berhati lembut, tulus pengabdian, dan pundaknya penuh tanda jasa. Bila jenazah adalah preman, atau sebut saja centeng pasar Ciledug, tentu ia preman baik hati--meski sering keluar-masuk penjara--sayang anak-istri, dan gemar membela orang-orang kecil. Adalah tabu menyebut aib almarhum dalam peristiwa berkabung. Tak sopan menggunjingkan kejahatannya di masa lalu. Singkatnya, siapapun yang telah meninggal dunia, pasti memiliki sisi terpuji dalam hidupnya, dan itu tema penting yang patut dibincangkan saat ia diantarkan menuju pembaringan penghabisan.
Demikian pula ternyata corak kenangan kita pada realitas masa silam, terutama saat kita kecewa pada kenyataan masa kini. Maka, berhamburanlah rupa-rupa pengharapan terhadap kejayaan masa lalu. Pada 2012 lalu, seorang seniman mengungkapkan kerinduannya pada pemimpin seperti Adolf Hitler (1889-1945)--sebagaimana dikutip www.rollingstones.com.  Meski ada sisi negatifnya, Hitler membangkitkan semangat nasionalisme yang begitu besar. Kita belum punya pemimpin seperti itu, yang ada malah klemar-klemer. Demikian seniman itu berdalih. Ada pula pemikir yang membela etika Machiavelisme sebagai paham yang patut dipertimbangkan, terutama bagi iklim politik yang bobrok di masa kini. Bukankah beberapa tahun saja selepas tumbangnya kedigdayaan Orde Baru, kita kembali melihat poster berisi foto Soeharto dengan slogan Piye kabare? Enak Jamanku Toh?
Penulis catatan perjalanan, Agustinus Wibowo, dalam bukunya Garis Batas (2011), mengisahkan tentang Khurseda, laki-laki Tajikistan yang kecewa terhadap hidup yang kian payah, justru setelah lepas dari kuasa Uni Soviet. Putra sulungnya menganggur di usia 35 tahun. Anaknya yang lain bekerja sebagai pilot di Dushanbe dengan gaji tak lebih dari 40 Somoni (15 dolar), lalu kemudian hijrah ke Moskow sebagai pekerja kasar. Di titik kemelaratan yang tak terselamatkan itulah Khurseda kemudian merindukan Uni Soviet. Masa itu, semua berjalan normal dan teratur. Semua orang tak perlu pusing memikirkan uang, semua orang bekerja, dan terjamin hidupnya. 


            Inilah kuasa kenangan yang membuat kita terbuai oleh glorifikasi, hasrat untuk mengenang yang indah dan elok, nun di masa silam. Bila kita kecewa lantaran kebijakan politik pemimpin masa kini bersimpang jalan dengan janji-janjinya di musim Pemilu, alih-alih mengubah situasinya, kita malah melarikan diri, bernostalgia dengan romantisme era Soekarno, misalnya. Oleh karena ada yang menganggap gagasan Trisakti dan program Nawacita tak berjalan, lalu bangkit lagi ide tentang Pembangunan Semesta Berencana, kembali ke GBHN, sehingga Presiden kembali menjadi mandataris MPR. “Kenapa tidak sekalian kembali ke era Manipol-USDEK?” kata peneliti Daniel Hutagalung, dalam sebuah obrolan ringan di komunitas buku “Halaman Muka” (UI-Depok). Sinisme itu mungkin hanya guyonan, tapi dapat berakibat pada pemahaman bahwa kenangan terhadap kegemilangan masa lalu tidaklah sejernih fakta-fakta pada masa itu. Kita gandrung mengenang yang indah dan nostalgik belaka, tapi abai pada ekonomi yang payah lantaran inflasi tak terkendali di masa Orde Lama, misalnya. Kita mungkin juga lupa pada perseteruan yang tak sudah-sudah di panggung politik, hingga berakibat pada krisis ekonomi yang  berbahaya.
Filsuf Perancis Paul Ricouer (1913-2005) menegaskan bahwa ingatan kolektif, apapun bentuknya, tak pernah lepas dari distorsi. Bridget Fowler (2007) dalam The Obituary as Collective Memory--sebagaimana dicatat oleh Reza AA Watimena (2012)--mencontohkan gagasan Ricouer, misalnya ingatan masyarakat tertentu terhadap salah satu tokoh di masa lalu. Setiap pahlawan  selalu digambarkan secara agung, berlebihan, seolah tiada cacat. Bagi Ricouer, karena corak setiap ingatan selalu distortif, ia tidak dapat mencerminkan sebuah peristiwa sebagaimana adanya. Kenangan bukanlah kebenaran--apalagi pembenaran--melainkan kesadaran palsu yang dalam stadium kekecewaan tertentu, mungkin dapat memberikan kebahagiaan semu.
Sastrawan muda, Sungging Raga, dalam buku terkininya Reruntuhan Musim Dingin (2016) menyindir para pemuja kejayaan masa silam dalam cerpen Kompor Kenangan. Tentang perempuan yang tergila-gila pada kompor gas, setelah ia bercerai dengan suaminya. Ia tak butuh rumah dan segala jenis harta gono-gini, karena yang berharga baginya hanya kompor buatan Jerman, pembelian bersama saat cinta mereka masih menyala itu. Mantan suaminya harus membeli kompor baru untuk menghuni dapur kesendiriannya. Beberapa tahun kemudian, saat ia bosan dengan kompor itu, lalu mengembalikannya secara cuma-cuma pada pemilik toko, lelaki itu terperangah. Sebelum ia mengembalikan kompornya, pemilik toko berkabar, ada seorang perempuan yang juga mengembalikan kompor ke tokonya. Itulah kompor buatan Jerman. Kompor paling romantis di dapur masa lalu. Kini si perempuan telah mengganti kompor kenangan itu dengan kompor baru buatan Inggris, pembelian suami barunya.
Begitulah rapuhnya hubungan kita dengan nostalgia. Kerinduan pada kebahagiaan masa silam gampang berubah haluan. Di era Presiden SBY, kita mendambakan swasembada pangan era Soeharto. Di masa Presiden Jokowi, kita merindukan Trisakti, basis ideologi pembangunan era Soekarno. Begitu seterusnya, hingga riwayat kita karam dalam arus glorifikasi dan utopia yang tiada berujung. Tak ada ayat konstitusi yang melarang orang merawat kenangan. Tapi, buku-buku sejarah dapat menjinakkan kuasanya. Sejarah ditulis untuk menjernihkan, bukan untuk mendulang sanjungan pada kejayaan yang sudah lapuk, hingga kita dapat menakar dan menimbang, mana kenangan yang layak jadi pegangan, mana yang patut dibiarkan sebagai fosil yang tak perlu dinamai, apalagi diberhalakan…

Wednesday, January 27, 2016

Terorisme dan Bunuh Diri Ganda

-->
 
-->
Damhuri Muhammad

 
-->

(versi cetak kolom ini tersiar di majalah Esquire Indonesia, edisi Januari 2016)




Luka yang menganga di Paris, selepas peristiwa berdarah 14 November 2015, adalah luka yang perih bagi seluruh umat manusia. Ratusan orang tak berdosa tewas di gedung teater Bataclan, saat menyaksikan aksi panggung band rock asal California (AS), The Eagles of Death Metal. Penonton panik, lalu berhamburan mencari perlindungan, lantaran digasak tembakan membabibuta. The Guardian (14/11/15) melaporkan, 89 orang tewas di sana. Nick Alexander, merchandis manager TEODM, salah satu korban tewas malam itu. "Ia berdarah karena tak ingin orang lain tersakiti," ungkap Jesse Hughes, vokalis TEODM sambil bercucuran airmata.
Darah juga tertumpah di Stade de France, stadion sepakbola kebanggaan Perancis, saat laga persahabatan Perancis-Jerman berlangsung, dan presiden Francois Hollande yang berada di lokasi segera diamankan. Dari enam lokasi penembakan (disertai penyanderaan), dan ledakan akibat bom bunuh diri, 129 orang tewas, 89 di antaranya di teater Bataclan, 352 orang lainnya cedera, termasuk 99 yang luka serius. The Telegraph (14/11/15) menulis, serangan itu aksi paling mematikan di Perancis sejak Perang Dunia II, dan di Uni Eropa sejak bom kereta api Madrid 2004.
            Beberapa hari selepas itu, media-media internasional penuh sesak oleh kosakata Terorisme, ISIS--yang mengklaim sebagai pihak yang bertanggung jawab--serta Perang atas Terorisme. Kemarahan yang sedemikian murka itu kembali mengingatkan kita pada maklumat George W Bush, selepas malapetaka 9/11 (2001). Ini bukan perang bangsa Amerika. Apa yang terguncang bukan hanya kebebasan Amerika. Ini perang dunia. Ini perang peradaban.
            Tapi, bagaimana cara memerangi terorisme? Ia bagai makhluk tanpa tubuh. Bila disebut musuh, ia musuh-musuh tak berteritori, laksana jiwa-jiwa yang bergentayangan, di mana-mana. Meski banyak yang mati, itu hanya mati-raga, bukan mati-sukma. Terorisme tak akan bisa mati, lebih-lebih sejak kosakata “terorisme” itu sendiri dilahirkan, atau lebih tepatnya; diciptakan. Para filsuf mengamsalkannya seperti unslaying hydra, hewan imajiner dalam mitologi Yunani, yang tak bisa mati. Dalam khazanah cerita wayang Jawa, ia seperti Candabirawa, raksasa sakti, jimat raden Narasoma, yang patah tumbuh, hilang berganti.




Perancis, sesungguhnya tak berjarak dengan terma “teror.” Adalah Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), politisi Perancis sendiri, yang pertamakali menggunakan kata itu. Proudhon mendeklarasikan diri sebagai anarkhis tulen, penganut anarkhisme yang bercokol di era Revolusi Perancis. Penganut anarkhisme Rusia, Mikhail Bakunin (1814-1876)--sebagaimana dicatat  Teguh Wahyu Utomo--menetapkan langkah-langkah penting dalam usaha menghancurkan struktur sosial, di antaranya;  bunuh mereka yang paling cerdas; culik orang kaya dan orang berkuasa; susupi para politisi (untuk menjatuhkan mereka); bantu penjahat (untuk membingungkan masyarakat tentang hukuman dan keadilan); bela mereka yang membuat pernyataan berani dan berbahaya; dan matangkan para pendukung kehancuran sistem sosial. Sejak 1875 hingga 1912, kaum anarkhis membunuh, atau berusaha membunuh para pemimpin puncak di sembilan negara--termasuk Presiden AS, William McKinley, pada 1901. Di era 1970-an, Brigade Merah berhasil menghabisi PM Italia, Aldo Moro. Kelompok teroris abad 20 antara lain, Tentara Merah di Jepang, Baader-Meinhof di Jerman, Weatherman di AS, gerakan Zapatista di Meksiko, hingga Al Fatah yang melawan Israel di Palestina.
Bagi filsuf Antonio Negri (2004), terorisme adalah konsep politik. Ia merujuk pada tiga fenomena utama; pembangkangan pada pemerintahan yang sah, aksentuasi kekerasan politik oleh negara terhadap warganya, dan penggunaan kekuatan yang menyalahi rules of engagement, misalnya penyerangan terhadap warga sipil. Dengan begitu, pijakan utama dari terorisme adalah politik. Bukan agama, sebagaimana yang disangka selama ini. Pemikir muslim, Bassam Tibi (1988), menegaskan bahwa fundamentalisme yang melahirkan terorisme adalah sebuah ideologi politik, bukan agama Islam. Fundamentalisme adalah ketaatan pada keyakinan dengan cara pandang politis. Membedakan antara Islam sebagai keimanan dengan ideologi politik Islam sebagai fundamentalisme agama, sangat penting,  untuk menyangkal klaim para teroris sebagai representasi Islam.
Itu sebabnya, filsuf Slavoj Zizek, dalam Robespierre: Virtue and Terror (2007)--sebagaimana dikutip Zen R.S (2015)--tak bisa membuat jarak antara politik dengan kekerasan. Robespierre yang menjadi pusat kajian Zizek dalam buku itu, adalah pemimpin kelompok teroris Jacobin, yang mengambil-alih Perancis pasca revolusi 1789. Mereka menghancurkan Bastille dan melengserkan Louis XVI. Lalu muncullah “rezim teror” yang dipimpin Robespierre dengan para kaki-tangan yang sangat ganas. Siapapun yang kontra-revolusioner mereka habisi. 20 ribuan nyawa melayang di masa kepemimpinan Robespierre. Termasuk Raja Louis XVI dan Ratu Antoinette (Zen RS,  2015).
Filsuf Perancis Jacques Derrida (1930-2004) membaca retorika “terorisme” dan “perang atas terorisme” dengan logika “oto-imunitas” (auto-immunity), yang berkesimpulan bahwa, keduanya sama-sama bermasalah, dan pada tingkat yang paling nyata, sama jahatnya. Subyek teroris yang terus melakukan perlawanan--tapi pada saat itu pula menyudahi  hidupnya dengan bom bunuh diri--sama bermasalahnya dengan kedigdayaan adikuasa AS dan sekutu Eropanya, yang mendabik dada hendak membasmi terorisme, termasuk negara-negara yang dituding melindunginya (Irak, Afghanistan, atau Palestina). AS dan sekutunya, tak pelak lagi, kemudian menjadi penyebab dari kejahatan yang hendak diberantasnya. “Begitu seterusnya, sampai tak berkesudahan,” kata Derrida, dalam sebuah wawancara dengan Giovanna Borradori pasca peristiwa 9/11. Hasil wawancara itu dibukukan dalam Philosophy In a Time of Terror (2003).
Pelaku teror adalah personalitas yang terbelah. Ia berdoa bagi terciptanya dunia baru yang bebas dari penindasan dan hegemoni, tapi kemudian ia menghancurkan dirinya sendiri, bersama korban-korban yang dikehendakinya. Setali tiga uang dengan negara adikuasa yang melatih dan mempersenjatai kelompok mujahidin Afghanistan guna melawan invasi Soviet. Setelah Perang Dingin usai dan AS ternobat sebagai jawara, kelompok terlatih itu berbalik menyerang tuannya. Bagai petaka membesarkan seekor anak singa. Setelah besar, ia memangsai orang yang telah menghidupinya.  
Inilah bunuh diri ganda. Baik terma “terorisme” maupun “perang atas terorisme” sama-sama mengandung cita-cita mulia mewujudkan tata dunia baru dengan basis ideologi yang saling berpunggungan, tapi pada saat bersamaan, keduanya sama-sama bunuh diri. Lingkaran setan tak berkesudahan. Celakanya, dua terma besar ini telah menjadi kata kunci, bahkan “berhala” dalam arus pemberitaan yang tak terbendung di media-media abad mutakhir ini. Terorisme, seperti disinyalir Magnis Suseno (2009), bukan kata yang konsisten. Dua pemimpin kelompok teroris Yahudi, Yitzhak Shamir dan Manachem Begin, berhasil menduduki kursi PM Israel. Sebelum itu, keduanya tercatat sebagai pemimpin “Palmach” (1940) dan “Irgun” (1944), organisasi teroris paling dibenci Inggris dan dunia internasional. Teroris yang dulu dikutuk dan dicela, kini dipuja sebagai pahlawan.
Terorisme tak bisa diniscayakan begitu saja bentuk tubuhnya, sidik-jari ideologinya, muasal etos perlawanannya, lalu genderang perang ditabuh guna membinasakannya. Sepanjang kesewenang-wenangan makna dipaksakan pada terma “terorisme” dan “perang atas terorisme”--yang tak henti-henti dikampanyekan--bunuh diri ganda tak akan berakhir. Telinga dunia akan terus mendengar lafal doa dari orang yang memohon keselamatan, tapi pada saat yang sama juga mendengar isak-tangis yang menyeruak dari upacara-upacara pemakaman…